Audiensi-Tanpa-Daftar-Hadir-Jawaban-Ngawur-RPABI-Walk-Out-Nilai-Disdik-Jabar-Tak-Paham-Soal-Afirmasi-dan-SMATER

🅂🆄🅰🆁🅰-🅱🅰🅽🅳🆄🅽🅶1.🅲🅾🅼, 

Bandung – Audiensi antara *Rumah Relawan Pendidikan Anak Bangsa Indonesia (RPABI)** dan **Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat** pada Selasa (18/02/2026) berubah menjadi sorotan tajam. Ketua Umum RPABI, **Rahmien Liomintono**, secara tegas **walk out** dari ruang pertemuan setelah menilai perwakilan Disdik Jabar dari **Bidang PSMA** hanya memberikan jawaban normatif dan bukan dari pemangku kebijakan yang berwenang.  

Rahmien menilai, perwakilan Disdik Jabar tidak memahami persoalan mendasar terkait **jalur afirmasi/KETM** dan bahkan tidak mengetahui jumlah **SMA Negeri Terbuka (SMATER)** di Kota Bandung yang hanya berjumlah tiga, yakni **SMATER 15, SMATER 10, dan SMATER 4**.  

“Kalau hal dasar seperti jumlah SMATER saja tidak tahu, bagaimana bisa bicara soal kebijakan afirmasi? Karena itu kami memilih keluar dan akan berkirim surat ulang. Kami berharap pertemuan berikutnya langsung dihadiri oleh pemangku kebijakan, yaitu Kepala Dinas,” tegas Rahmien di hadapan peserta audiensi.  

Audiensi yang seharusnya menjadi forum resmi untuk membahas keadilan akses pendidikan justru berlangsung tanpa tata kelola yang layak. **Tidak ada buku daftar hadir**, tidak ada dokumentasi resmi, dan jawaban dari pejabat bidang PSMA Disdik Jabar dinilai **tidak berbasis data dan membingungkan**.  

“Ini forum resmi, tapi tidak ada daftar hadir, tidak ada catatan kehadiran, bahkan jawaban yang diberikan ngawur dan tidak paham konteks. Saya lebih baik keluar daripada berbicara dengan orang yang tidak menguasai persoalan,” ujar Rahmien sebelum meninggalkan ruangan.  

Menurut Rahmien, sikap walk out tersebut bukan bentuk emosional, melainkan **protes moral terhadap ketidaksiapan birokrasi pendidikan** dalam menjawab isu mendasar yang menyangkut hak anak-anak miskin untuk bersekolah.  

“Kalau pejabat teknisnya saja tidak tahu berapa jumlah SMATER di Bandung, bagaimana bisa memastikan jalur afirmasi berjalan adil? Ini bukan sekadar soal data, tapi soal nasib ribuan anak yang bisa gagal sekolah karena sistem yang tidak dijalankan dengan benar,” ujarnya.  

Rahmien juga menyoroti lemahnya komunikasi internal di tubuh Disdik Jabar. Ia khawatir Kepala Dinas tidak menerima laporan yang sebenarnya dari bawahannya.  

“Kami akan kirim surat ulang agar audiensi berikutnya langsung dengan Kepala Dinas. Kami khawatir Kadis di-ABS-kan oleh jajarannya,” tambahnya.  

RPABI menilai, **SMATER (SMA Negeri Terbuka)** seharusnya menjadi solusi konkret bagi siswa dari keluarga tidak mampu, pekerja muda, dan mereka yang tidak bisa mengikuti pendidikan reguler. Namun, lemahnya pemahaman dan minimnya sosialisasi membuat program ini nyaris tidak berfungsi optimal.  

“Kalau forum resmi saja tidak tertib administrasi, bagaimana publik bisa percaya pada sistem PPDB yang katanya transparan?” tutup Rahmien dengan nada tajam.  

RPABI menegaskan akan terus mengawal kebijakan **PPDB jalur afirmasi/KETM dan penguatan SMATER**, serta menuntut transparansi, profesionalisme, dan tanggung jawab moral dari seluruh jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.