🅂🆄🅰🆁🅰-🅱🅰🅽🅳🆄🅽🅶1.🅲🅾🅼 Aktual • Kritis • Mencerahkan

SUARA-BANDUNG1.COM, Bandung - Pemerintahan Kota Bandung, 2025 apa saja capaian uang sudah dikerjakan, juga agenda 2026 sudahkah dipersiapkan ?  Sepatutnya Farhan Wali Kota Bandung, dalam akhir tahun Membuat peryataan terbuka untuk publik kota Bandung secara transparan dan akuntabel. Agar masyarakat kota Bandung dapat melihat dan menilai raihan yang sudah dicapai dan dalam perencanaan . Disinilah fungsinya stap ahli Wali Kota, untuk mempersiapkan program kerja 2026 , bahkan lebih mengevaluasi apakah yang belum terlaksana dapat diselesaikan awal tahun 2026 .Masih banyak PR masalah-masalah Kota Bandung yang harus diselesaikan. Fathan Wali Kota Bandung, perlu mempersiapkan jajaran staf ahlinya yang profesional dari bidang masing-masing, juga mampuh memahami birokrasi pemerintahan. Diantaranya ada beberapa hal dari hasil pengamatan dan analisis saya, yang perlu di cermati :  Argumentasi :     1. Transparansi dan Akuntabilitas: Publik merasa bahwa pengelolaan anggar...

SUARA-BANDUNG1.COM - Indramayu, 28 Desember 2025 -- Aliansi Nasabah Karya Remaja Indramayu (ANKRI) kembali menyampaikan pernyataan sikap terbuka dan tegas atas belum adanya kepastian dan ketegasan penegakan hukum dalam dugaan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan penyalahgunaan fasilitas kredit di BPR Karya Remaja (KR) Indramayu yang diduga melibatkan oknum eksternal bernama Helmi dengan nilai pinjaman mencapai sekitar Rp25 miliar. Pernyataan sikap ini disampaikan bertepatan dengan telah adanya aksi lanjutan ANKRI di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Senin (22/12) kemarin. ANKRI menegaskan bahwa aksi-aksi sebelumnya telah berulang kali digelar di institusi yang sama sebagai bentuk ikhtiar konstitusional, peringatan publik, dan desakan moral agar proses hukum berjalan adil, transparan, dan tidak tebang pilih. Namun hingga saat ini, substansi tuntutan ANKRI belum mendapatkan jawaban konkret, sementara dugaan kasus justru semakin memunculkan fakta-fakta baru yang patut didalami se...

SUARA-BANDUNG1.COM , BANDUNG - Argumentasi : Prioritas langkah- langkah dan capaian di atas untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi,dan akuntabilitas Pemkot Bandung. Reasoning :      1. Evaluasi kinerja tahun sebelumnya membantu mengidentifikasi area yang perlu di tingkatkan.    2. Penetapan tujuan SMART" memastikan target yang jelas dan terukur.    3. Rencana aksi yang terperinci membantu mencapai tujuan.    4.pengelolaan sumber daya uang efektif memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan.    5.pemantauan dan evaluasi secara berkala memastikan target tercapai. Evidence :     . Laporan evaluasi kinerja tahun sebelumnya   . Dokumen rencana aksi   . Data pengelolaan sumber daya  . Laporan pemantauan dan evaluasi Ling ( Lingkup )    . Pemkot Bandung    . Tahun 2026    . Fokus pada peningkatan kualitas layanan, efisiensi,dan akuntabilitas Dengan demikian, langka...

  SUARA-BANDUNG.COM , Bandung — Maraknya pemberitaan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung mendapat tanggapan langsung dari Kepala Satpol PP Kota Bandung. Saat ditemui di ruang kerjanya oleh jurnalis suara-bandung1.com, Kasatpol PP menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. “Jika terbukti ada oknum Satpol PP yang melakukan penyalahgunaan wewenang, saya tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku, bahkan sampai pada pemecatan,” ujarnya dengan tegas. Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen lembaga dalam menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap Satpol PP Kota Bandung. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi internal dan memastikan seluruh anggota menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan kode etik yang berlaku. Kasatpol PP menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap pelanggaran bu...

SUARA-BANDUNG1.COM BANDUNG -Wakil Wali Kota Bandung, Erwin yang ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang jual beli jabatan memang menarik perhatian publik. Menurut informasi yang ada, Erwin dan anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga diduga menyalahgunakan kekuasaan untuk meminta paket pekerjaan dari pejabat Pemkot Bandung dan terlibat dalam praktik jual beli jabatan di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Pemkot Bandung. Kejari Bandung menetapkan Erwin sebagai tersangka karena ada dua alat bukti yang cukup,yaitu dugaan penyalahgunaan wewenang dan ketertiban dalam jual beli jabatan. Namun, Erwin melalui pengacaranya menyatakan bahwa keputusan Kejari tidaklah relevan dan akan mengajukan gugatan. Esok ada sidang perdana gugatan pada Kejari, jadi kita tunggu saja hasilnya.yang jelas,kasus ini masih dalam proses hukum dan kita harus menghormati proses tersebut. Gugatan memang merupakan hak seseorang untuk mencapai tujuan dan memperjuangkan kebebasannya , terlepas...

SUARA-BANDUNG1.COM , BANDUNG Beberapa aturan hukum dan peraturan dari Departemen Dalam Negeri ( Depnagri) terkait penyusunan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) . Beberapa diantaranya :       . Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah    . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun' 2011 tentang pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Daerah    . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun'2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah    . Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah    . Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara' Walikota harus berani membuka DIPA ( Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ) dari masing-masing OPD ( Organisasi Perangkat Daerah ) kepada publik.dengan demikian, masyarakat bisa tahu bagaimana anggaran digunakan dan bisa m...

SUARA-BANDUNG1.COM , BANDUNG Sebagai Bapak Bandung, Farhan Wali Kota harus memberikan contoh suritaudan bagi masyarakat.Memahami culture Kota Bandung dan mengenal masyarakatnya adakah kunci" untuk membuat keputusan yang tepat dan membuat masyarakat merasa didengar. Dengan memahami culture dan masyarakat, Fathan bisa membuat Kebijakan yang lebih relevan dan efektif,serta meningkatkan trust" kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Wali Kota Farhan harus menyatakan diri di publik dan mengajak masyarakat kota Bandung untuk ikut membangun.Dengan demikian,dia bisa menunjukkan bahwa dia peduli dengan kebutuhan masyarakat dan siap bekerja sama untuk membuat Bandung lebih baik'.Paradoksnya jika tidak dilakukan Jagan berharap Farhan bertahan lama menjadi Wali Kota Bandung". Mari kita bersama- sama membangun Bandung yang lebih baik! Saya, Farhan, siap bekerja sama dengan masyarakat untuk membuat Bandung lebih sejahtera dan maju"  Kalau Bandung tidak baik-baik saja ide ...

SUARA-BANDUNG1.COM , Bandung – Forum RT RW Kota Bandung resmi menutup kegiatan penggalangan dana untuk membantu korban musibah di Aceh dan Sumatra. Donasi yang dihimpun dari para ketua RT, RW, serta masyarakat Kota Bandung ini menunjukkan tingginya semangat kepedulian sosial warga terhadap sesama. Dalam keterangan resmi yang diterima redaksi Suara Bandung, donasi ditutup pada Sabtu, 20 Desember 2025, dengan total dana terkumpul melalui UPZ Forum RT RW Kota Bandung sebesar Rp 86.196.000 (Delapan Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah). Selain itu, terkumpul pula 55 dus pakaian anak dan dewasa yang akan disalurkan bersama bantuan dana. Penyaluran bantuan dilakukan melalui transfer ke rekening Bank BSI No. 6446666606 atas nama BAZNAS Kota Bandung, dalam dua tahap: Tahap Pertama pada 19 Desember 2025 sebesar Rp 70.000.000 Tahap Kedua pada 20 Desember 2025 sebesar Rp 16.196.000 (Bukti transfer dilampirkan oleh panitia donasi) Secara simbolis, penyerahan bantuan akan dilakuk...

  SUARA-BANDUNG1.COM , Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya viral di TikTok. Dalam video yang beredar luas, KDM tampak menyoroti dan mempertanyakan besarnya anggaran dana hibah Kota Bandung yang disebut melampaui anggaran pembangunan. Dalam pertemuan tersebut, KDM terlihat heran dan menanyakan langsung kepada jajaran Pemerintah Kota Bandung mengenai komposisi anggaran tersebut. Ia menilai, seharusnya dana pembangunan menjadi prioritas utama karena berdampak langsung pada peningkatan fasilitas publik, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. “Kalau dana hibah lebih besar dari dana pembangunan, berarti ada yang tidak seimbang dalam perencanaan,” ujar KDM dalam video yang ramai dibagikan warganet. Menariknya, dalam momen yang terekam kamera itu, Farhan dan timnya terlihat terbata-bata saat menjelaskan rincian anggaran kepada KDM. Situasi tersebut menambah perhatian publik, karena memperlihatkan ketidaksiapan pihak Pe...

Pemerintahan Kota Bandung, sedang tidak baik baik saja dalan kurun waktu hampir satu tahun masa kepemimpinan Muhammad Farhan". Tidak semudah membalikan telapak tangan dalam penanganan masalah-masalah kota Bandung, dibutuhkan keseriusan dan kerja sama berbagai lini" di sinilah fungsi peran Walikota Bandung, untuk dapat membereskan secara tepat cepat dan transparan serta akuntabel. Rencana pembongkaran/ penataan teras Cihampelas harus menjadi perhatian dan pelajaran bagi Publik warga kota Bandung. Dengan ditemukannya ber-bagai persoalan pada proyek tersebut menunjukkan bahwa ada masalah yang disembunyikan dari mulai aspek perencanaan dan penganggaran.itu bukan kecil puluhan bahkan mungkin ratusan miliar yang telah digelontorkan dari uang hasil keringat rakyat melalui pajak. Siapa yang harus bertanggungjawab atas penggunaan uang yang jadi mubasir ini...?  Perlu audit BPK sebelum bangunan itu di bongkar.Audit dari proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengganggaran, apa...

SUARA-BANDUNG1.COM , Bandung - Pembangunan pos polisi (pospol) baru di atas trotoar di kawasan kota Bandung kembali menuai kritik keras. Pos tersebut berdiri hanya sekitar 15 meter dari pos polisi lama yang masih aktif. Fakta ini menimbulkan dugaan kuat bahwa pendirian pos baru tidak didasari kebutuhan pelayanan publik, melainkan kepentingan tertentu. Berdasarkan informasi yang beredar, pembangunan pospol ini disinyalir melibatkan oknum Satpol PP dan berkaitan dengan kepentingan pengusaha reklame. Jika benar, hal ini merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan dan perampasan ruang publik yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Trotoar adalah fasilitas umum yang dilindungi oleh hukum dan diperuntukkan bagi keselamatan serta kenyamanan warga. Pendirian bangunan di atas trotoar, apalagi untuk kepentingan komersial, jelas melanggar: • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. • Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Pe...

SUARA-BANDUNG1.COM , Kabupaten Cirebon, Jumat (19/12) — Dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang terstruktur dan masif melalui pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon semakin terkuak. Modus yang dilakukan para oknum disebut sangat nekat, dengan memanfaatkan dana BOS untuk memperkaya diri dan kelompok tertentu. Berbagai pola penyimpangan diduga terjadi, mulai dari manipulasi laporan keuangan, nota pembelian barang fiktif, hingga pungutan wajib yang dibebankan kepada sekolah setiap kali pencairan dana BOS. Praktik ini dinilai bukan lagi sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk kesengajaan dan kejahatan yang merugikan keuangan negara serta merampas hak siswa. Seorang kepala sekolah di Kabupaten Cirebon mengungkapkan bahwa pungutan wajib tersebut dilakukan secara terstruktur setiap kali dana BOS cair. “Bukan cuma di wilayah kami saja, tapi se-Kabupaten Cirebon. Anggarannya bervariasi, wilayah kami termasuk paling rendah...

SUARA-BANDUNG1.COM Bandung memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan pasar tradisional di bawah berbagai kepemimpinan wali kota. Dari masa Aa Tarmana hingga Ridwan Kamil, setiap periode membawa pendekatan dan tantangan tersendiri terhadap wajah ekonomi rakyat di kota ini. Aa Tarmana (1998–2003) dikenal dekat dengan rakyat kecil dan menata pedagang kaki lima secara humanis. Dada Rosada (2003–2013) melanjutkan pembangunan fisik kota, sementara Ridwan Kamil (2013–2018) memperkenalkan konsep Smart City dan kota kreatif, meski sebagian masyarakat menilai penataan pasar tradisional belum sepenuhnya berpihak pada pedagang kecil. Pasar tradisional bukan hanya pusat ekonomi, tetapi juga ruang sosial dan budaya. Modernisasi yang dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek sosial dapat menghilangkan karakter khas pasar rakyat. Karena itu, penataan harus dilakukan secara bertahap, partisipatif, dan berkelanjutan agar tidak merugikan pedagang maupun masyarakat sekitar. Berbagai studi menunjukkan bahwa...

SUARA-BANDUNG1.COM, Bandung — Pembangunan pos polisi (pospol) baru di atas trotoar di kawasan kota Bandung kembali menuai kritik keras. Pos tersebut berdiri hanya sekitar 15 meter dari pos polisi lama yang masih aktif. Fakta ini menimbulkan dugaan kuat bahwa pendirian pos baru tidak didasari kebutuhan pelayanan publik, melainkan kepentingan tertentu. Berdasarkan informasi yang beredar, pembangunan pospol ini disinyalir melibatkan oknum Satpol PP dan berkaitan dengan kepentingan pengusaha reklame. Jika benar, hal ini merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan dan perampasan ruang publik yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Trotoar adalah fasilitas umum yang dilindungi oleh hukum dan diperuntukkan bagi keselamatan serta kenyamanan warga. Pendirian bangunan di atas trotoar, apalagi untuk kepentingan komersial, jelas melanggar: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyar...

Bandung, 15 Desember 2025-- Aliansi Nasabah Karya Remaja Indramayu (ANKRI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Senin (15/12/2025).  Aksi tersebut menarik perhatian publik dan media karena menyoroti belum tuntasnya penyelesaian hak nasabah BPR KR Indramayu serta dugaan keterlibatan pihak eksternal dalam praktik kredit fiktif bernilai puluhan miliar rupiah. Sejak pagi hari, ratusan massa ANKRI terlihat membawa spanduk, poster, dan pengeras suara yang berisi tuntutan agar Kejati Jawa Barat melakukan penyelidikan menyeluruh dan transparan terhadap kasus yang mereka suarakan. Dalam orasinya, Andika Prayoga Koordinator Aksi ANKRI menyampaikan bahwa penyelesaian persoalan BPR KR Indramayu dinilai belum memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para nasabah. Massa juga menyoroti dugaan adanya kredit fiktif senilai sekitar Rp25 miliar yang menurut ANKRI, melibatkan pihak eksternal berinisial HH alias “Upin Ipin”. HH alias "Upin-Ipin" dike...