Enam-Bulan-Surat-Forum-Guru-PPPK-Tak-Direspons-RPABI-Desak-Wali-Kota-Bandung-Segera-Buka-Mata-dan-Hati

Bandung, 15 November 2025 —Rumah Relawan Pendidikan Anak Bangsa Indonesia (RPABI) menyoroti dengan tajam sikap diam Wali Kota Bandung yang hingga kini belum memberikan tanggapan terhadap surat permohonan audiensi dari para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dikirim sejak 20 Mei 2025. Surat tersebut berisi permohonan dialog terbuka untuk membahas kesejahteraan, kepastian status, dan berbagai persoalan mendasar yang dihadapi para guru PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Ketua Umum RPABI, Rahmien Liomintono, menyebut bahwa ketidakresponsifan ini mencerminkan lemahnya kepedulian terhadap nasib para pendidik yang telah berjuang di garis depan pendidikan. “Enam bulan bukan waktu yang singkat. Surat resmi dari para guru PPPK seharusnya tidak dibiarkan mengendap tanpa jawaban. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi soal penghormatan terhadap profesi guru,” ujarnya.

Menurut RPABI, sikap diam pemerintah daerah justru menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan tenaga pendidik. Bandung yang dikenal sebagai kota pendidikan seharusnya menjadi contoh dalam membangun komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat, bukan justru menutup ruang dialog.

“Guru PPPK adalah bagian dari denyut nadi pendidikan nasional. Mereka bukan sekadar pegawai kontrak, melainkan penggerak perubahan di ruang-ruang kelas. Mengabaikan aspirasi mereka sama saja dengan mengabaikan masa depan pendidikan anak-anak Bandung,” tambah Rahmien.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perwakilan Forum Guru PPPK telah beberapa kali melakukan konfirmasi melalui pesan WhatsApp ke nomor kontak yang tercantum dalam surat tanda terima di Kantor Wali Kota Bandung. Namun, setiap kali dihubungi, pihak terkait hanya memberikan jawaban serupa: “belum ada arahan dari Pak Wali.” Kondisi ini memperlihatkan adanya hambatan komunikasi internal yang memperburuk citra pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

RPABI mendesak Wali Kota Bandung untuk segera memberikan tanggapan resmi dan menjadwalkan audiensi dengan perwakilan guru PPPK. Dialog terbuka diyakini dapat menjadi langkah awal memperbaiki kepercayaan publik sekaligus memperkuat komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.

Sebagai rumah perjuangan pendidikan, RPABI menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga Pemerintah Kota Bandung menunjukkan itikad baik dan langkah nyata dalam menghormati hak-hak para guru. Pendidikan yang bermartabat hanya dapat terwujud jika pemerintah mau mendengar dan bertindak.