BOSDA-Kota-Bandung-Diperkuat-Dorongan-Bersama-untuk-Pendidikan-Merata-dan-Berkualitas

Bandung – Dinas Pendidikan Kota Bandung menggelar kegiatan Policy Brief Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Asep Gufron. Rabu, (26/11/2025)  Acara ini menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, yaitu Tim Ahli dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Universitas Padjadjaran (UNPAD), serta dihadiri oleh perwakilan Ombudsman Jawa Barat.

Dalam forum tersebut, disampaikan bahwa keberadaan BOSDA masih sangat dibutuhkan oleh sekolah-sekolah di Kota Bandung, baik secara institusional maupun personal. BOSDA menjadi instrumen penting dalam mendukung operasional sekolah, terutama bagi peserta didik dari keluarga rentan ekonomi (RMP).

Kegiatan ini juga dihadiri oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan organisasi mitra yang berperan sebagai penghubung bantuan bagi siswa RMP. Dukungan tersebut mencakup penyediaan alat tulis kantor (ATK), sarana dan prasarana pendukung, serta transportasi publik seperti ojek daring dan moda transportasi lainnya yang membantu siswa berangkat ke sekolah.

Berbagai usulan muncul dari OPD dan lembaga mitra, di antaranya program sosialisasi kebencanaan, kesehatan terpadu, serta bantuan bagi guru honorer dan ASN PPPK yang mengalami pemutusan kontrak. Usulan ini mengacu pada amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 21 dan 22, yang mengatur hak ASN PPPK atas tunjangan kematian, kesehatan, pensiun, bantuan hukum, dan tunjangan lainnya.

Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Kota Bandung, Drs Dedy Kusnadi, yang juga Sekretaris Jenderal Rumah Relawan Pendidikan Anak Bangsa Indonesia (RPABI), menegaskan bahwa BOSDA harus tetap dipertahankan dan diperkuat. Menurutnya, BOSDA memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan dan kemajuan pendidikan di Kota Bandung.

Beberapa usulan konkret yang disampaikan dalam forum ini antara lain:

1. Penyediaan ATK khusus untuk dokumen penting sekolah seperti buku rapor dan ijazah agar memiliki perlindungan dan keamanan tinggi, dilengkapi fitur pengaman seperti benang pengaman layaknya uang kertas untuk mencegah pemalsuan.

2. Penguatan karakter peserta didik melalui kegiatan pembiasaan menulis dan membaca Al-Qur’an, guna membentuk peserta didik berakhlakul karimah dan mencegah perilaku negatif seperti perundungan (bullying).

3. Pemberian tanda jasa bagi guru berpengabdian panjang, termasuk guru PPPK paruh waktu dan guru yang sebelumnya mengajar di sekolah swasta, berdasarkan data Dapodik dan Info GTK.

4. Penyediaan bantuan tambahan non-overlapping dengan BOS Pusat, bersumber dari APBD Kota Bandung, untuk memperkuat dukungan terhadap kegiatan pendidikan yang belum terakomodasi oleh BOS Nasional.

Melalui forum Policy Brief ini, seluruh pemangku kepentingan sepakat bahwa BOSDA merupakan kebutuhan strategis yang harus terus diperjuangkan demi kemajuan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan di Kota Bandung.